Text

Tata Kelola Keuangan Perspektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Sya t

Penerbit

Depok : Rajawali Pers., 2023

Deskripsi Fisik

218 p; 22 cm

Bahasa

ISBN/ISSN

978-623-08-0346

Klasifikasi

352.4

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

FInancial

Info Detail Spesifik

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamendemen, Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan yang sentralistik atau proses pelaksanaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat. Hal ini memberikan konsekuensi penggunaan sistem tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Pascareformasi dengan amendemen konstitusinya, terjadi perubahan konfigurasi sistem sentralistik diubah menjadi sebuah negara kesatuan yang kekuasaannya menyebar serta tidak bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar